Kamis, 15 November 2018
» Kategori untuk : Hak Masyarakat
Arsip : Hak Masyarakat
Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi

1. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila […]

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Dasar Hukum Pelayanan Informasi

Meja informasi merupakan garda depan pelayanan publik di pengadilan. Pelayanan informasi yang baik dapat meningkatkan performa pengadilan di mata masyarakat. Dasar Hukum Pelayanan Informasi sebagai berikut : Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) Keterbukaan Informasi (UU No. 14 Tahun 2008) Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan (KMA 1-144/ KMA/ SK/ I/ 2011)

Hak Penasihat Hukum Hak Penasihat Hukum

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 69 ————- Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 ————- Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan […]

Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi

Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 95 […]

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

No. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan Detail 1. Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama 2. Standar Pelayanan Umum

Standar Pelayanan Umum Standar Pelayanan Umum

Berdasar SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Persidangan Sidang Pengadilan dimulai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan penundaankepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum. Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan […]

Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama Standar Pelayanan Pada Badan Peradilan Agama

Dasar Hukum HIR/Rbg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis […]

Penjelasan Tentang Hak Masyarakat Dalam Proses Persidangan Penjelasan Tentang Hak Masyarakat Dalam Proses Persidangan

Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.

Penjelasan Tentang Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo) Penjelasan Tentang Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)

Berdasarkan SEMA No 10  Tahun 2010  tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang […]

Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai Hak-Hak Pelapor Dugaan Pelanggaran Hakim Dan Pegawai

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 Hak Pelapor 1. Mendapatkan perlindungan kerahasian identitas. 2. Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun. 3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan. 4. Mendapatkan perlakukan yang sama dan setara dengan Terlapordalam pemeriksaan. Hak Terlapor 1. Membuktikan bahwa […]

Hal. : 1 dari 2 1 2
Pencarian . . .