Senin, 10 Desember 2018
» Kategori untuk : Informasi Layanan Pengadilan
Arsip : Informasi Layanan Pengadilan
Tata Tertib Persidangan Tata Tertib Persidangan

TATA TERTIB PERSIDANGAN Tata Tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki ruang persidangan : Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Semua orang yang hadir di ruang sidang […]

Jam Kerja Pelayanan Publik Jam Kerja Pelayanan Publik

Jam Kerja Pelayanan Publik Pengadilan Agama Palangka Raya Senin s.d. Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB Jumat : Pukul 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB Istirahat Pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB

Laporan Akses Informasi Tahun 2018 Laporan Akses Informasi Tahun 2018

LAPORAN AKSES INFORMASI TAHUN 2018 JANUARI DOWNLOAD FEBRUARI DOWNLOAD MARET DOWNLOAD APRIL DOWNLOAD MEI DOWNLOAD JUNI DOWNLOAD JULI DOWNLOAD AGUSTUS DOWNLOAD SEPTEMBER DOWNLOAD OKTOBER DOWNLOAD NOVEMBER DOWNLOAD

Jenis Kewenangan Perkara Jenis Kewenangan Perkara

JENIS PERKARA YANG MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA NO. JENIS-JENIS PERKARA 1. PERKAWINAN Izin Poligami Pencegahan Perkawinan Penolakan Perkawinan oleh PPN Pembatalan Perkawinan Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami Pengesahan Anak […]

PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PNS DAN ANGGOTA POLRI/TNI PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PNS DAN ANGGOTA POLRI/TNI

PROSEDUR PERCERAIAN BAGI PNS DAN ANGGOTA POLRI/TNI Prosedur Dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI : Ketentuan umum tetap mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975,  Kompilasi Hukum Islam, HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI; Apabila […]

Prosedure Berperkara Tingkat Kasasi Prosedure Berperkara Tingkat Kasasi

A.    PROSEDUR : Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Kasasi Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/pusan Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah Provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 […]

PROSEDUR BERPERKARA PENINJAUAN KEMBALI PROSEDUR BERPERKARA PENINJAUAN KEMBALI

A.    PROSEDUR : Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohonan Peninjauan Kembali (PK) : Mengjukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti […]

PROSEDUR BERPERKARA PADA TINGKAT BANDING PROSEDUR BERPERKARA PADA TINGKAT BANDING

A. PROSEDUR : Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon banding : 1)  Permohonan banding harus disampaikan  secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah  dalam tenggang waktu : 2)  Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). 3)  Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 Undang-undang Nomor […]

Prosedur Berperkara Tingkat Pertama Prosedur Berperkara Tingkat Pertama

PROSEDUR BERPERKARA TINGKAT PERTAMA No Jenis Perkara 1. Prosedur Cerai Gugat 2. Prosedur Cerai Talak 3 Prosedur Perkara Lainnya 4 Prosedur Pendaftaran Perkara 5 Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Cerai Gugat Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya: Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syariah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo […]

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi

1. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila […]

Hal. : 1 dari 3 1 2 3
Pencarian . . .