Jumat, 18 Januari 2019
» Kategori untuk : Hak Masyarakat
Arsip : Hak Masyarakat
Kebijakan dan Peraturan Pengadilan Kebijakan dan Peraturan Pengadilan

Kebijakan dan Peraturan Pengadilan Berikut ini Adalah Peraturan dan Kebijakan Peradilan. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI : Undang-Undang Dasar Beserta Perubahannya Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Keputusan Presiden Instruksi Presiden Surat Edaran Menteri Peraturan Daerah Peraturan Bersama Peraturan […]

Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi Hak Melakukan Perlawanan Terhadap Eksekusi

1. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi lihat Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. 2. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila […]

Dasar Hukum Pelayanan Informasi Dasar Hukum Pelayanan Informasi

Meja informasi merupakan garda depan pelayanan publik di pengadilan. Pelayanan informasi yang baik dapat meningkatkan performa pengadilan di mata masyarakat. Dasar Hukum Pelayanan Informasi sebagai berikut : Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) Keterbukaan Informasi (UU No. 14 Tahun 2008) Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan (KMA 1-144/ KMA/ SK/ I/ 2011)

Hak Penasihat Hukum Hak Penasihat Hukum

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 69 ————- Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 ————- Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan […]

Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi Hak Untuk Memperoleh Ganti Rugi dan Rehabilitasi Ganti Rugi

Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. “Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Pasal 95 […]

Penjelasan Tentang Hak Masyarakat Dalam Proses Persidangan Penjelasan Tentang Hak Masyarakat Dalam Proses Persidangan

Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.

Penjelasan Tentang Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo) Penjelasan Tentang Biaya Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)

Berdasarkan SEMA No 10  Tahun 2010  tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan.Yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan : Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang […]

Hak Pemohon Informasi Hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tanggal 30 April 2008 Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan […]

Hak Para Pihak

Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf c SK KMA-RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan, Hak-hak Masyarakat / Pencari Keadilan diantaranya: Berhak memperoleh Bantuan Hukum. Berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan.  Berhak segera diadili oleh Pengadilan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya pada awal pemeriksaan. Berhak mengetahui apa yang disangkakan kepadanya […]

Pencarian . . .