STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOP KEPANITERAAN SOP KESEKRETARIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SOP KEPANITERAAN SOP KESEKRETARIATAN
INFORMASI BIAYA HAK KEPANITERAAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK SESUAI: PP NOMOR 5 TAHUN 2019, TANGGAL: 23 JANUARI 2019 TARIF RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : NO JENIS BIAYA NOMINAL Rp. KETERANGAN 1 Biaya pendaftaran permohonan tingkat I Rp 30.0000 Per Perkara 2 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Banding Rp 50.0000 Per Perkara 3 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Kasasi […]
INFORMASI BIAYA HAK KEPANITERAAN PENERIMAAN BUKAN PAJAK SESUAI: PP NOMOR 5 TAHUN 2019, TANGGAL: 23 JANUARI 2019 TARIF RINCIAN SEBAGAI BERIKUT : NO JENIS BIAYA NOMINAL Rp. KETERANGAN 1 Biaya pendaftaran permohonan tingkat I Rp 30.0000 Per Perkara 2 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Banding Rp 50.0000 Per Perkara 3 Biaya pendaftaran permohonan tingkat Kasasi […]
No. Foto Nama Jabatan Kontak 1. Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. Panitera Muda Hukum 0536 3221289 2. Rahmad Suaidi, S.Kom Honor
No. Foto Nama Jabatan Kontak 1. Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag. Panitera Muda Hukum 0536 3221289 2. Rahmad Suaidi, S.Kom Honor
Kategorisasi Informasi Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut : Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik; Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan. 1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan […]
Kategorisasi Informasi Ada 3 (tiga) kategori informasi yang dikenal dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/I/2011 yaitu sebagai berikut : Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia yang setiap saat dapat diakses oleh publik; Informasi yang dikecualikan / dirahasiakan. 1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan […]
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon 2. Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. 3. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan. 4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, […]
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada pemohon 2. Biaya perolehan informasi terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut. 3. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan. 4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, […]
Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2011 Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2012 Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2013
Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2011 Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2012 Laporan Hak Akses Informasi Tahun 2013
No Uraian Kegiatan Menit Jam Hari Pejabat Ketua 1. Menunjuk petugas pelayanan meja informasi 1 Petugas Info PPID 2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat baik secara lansung maupun tidak langsung. 15 Petugas Info PPID 3. Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko permohonan 5 Petugas Info PPID 4. Memberikan jawaban atas permintaan informasi […]
No Uraian Kegiatan Menit Jam Hari Pejabat Ketua 1. Menunjuk petugas pelayanan meja informasi 1 Petugas Info PPID 2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat baik secara lansung maupun tidak langsung. 15 Petugas Info PPID 3. Melayani permintaan informasi dengan memberikan blanko permohonan 5 Petugas Info PPID 4. Memberikan jawaban atas permintaan informasi […]
Permohonan Informasi akan ditolak jika : Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama Palangka Raya. Pemohon Informasi meminta Nomor HP atau Alamat rumah Hakim yang menangani perkara. Permintaan agar penyelesaian perkara dipercepat. * Sampai saat ini belum […]
Permohonan Informasi akan ditolak jika : Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas. Data yang diminta tidak memiliki hubungan dengan tupoksi Pengadilan Agama Palangka Raya. Pemohon Informasi meminta Nomor HP atau Alamat rumah Hakim yang menangani perkara. Permintaan agar penyelesaian perkara dipercepat. * Sampai saat ini belum […]
Browser Kamu Tidak Mendukung Untuk Fitur Ini. Silahkan Hubungi Kami Dengan Klik Link Ini. Terimakasih
Browser Kamu Tidak Mendukung Untuk Fitur Ini. Silahkan Hubungi Kami Dengan Klik Link Ini. Terimakasih
A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A; Tidak ditanggapinya permohonan informasi; Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang […]
A. Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi; Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A; Tidak ditanggapinya permohonan informasi; Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang […]