Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya Dalami Akad Niaga Syariah di Pusdiklat Mahkamah Agung

Palangkaraya, 21 April 2026 — Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya, Dr. Yusri, S.Ag., M.H., terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas sebagai hakim dengan mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Niaga Syariah bagi Hakim Peradilan Agama se-Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara offline di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, yang berlokasi di Megamendung.

Dalam pelatihan tersebut, Dr. Yusri hadir sebagai perwakilan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangkaraya dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh keseriusan serta antusiasme tinggi. Salah satu materi yang menjadi perhatian utama adalah pembahasan mengenai akad-akad dalam transaksi niaga syariah.

Materi tersebut disampaikan oleh Muhammad Maksum, yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam paparannya, Prof. Maksum menguraikan secara mendalam berbagai jenis akad yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah, mulai dari prinsip dasar hingga implementasinya dalam transaksi modern.

Pelatihan ini menjadi momentum penting bagi para hakim peradilan agama untuk memperkuat pemahaman terhadap aspek hukum ekonomi syariah yang kian berkembang pesat. Dengan pendekatan yang aplikatif, para peserta diharapkan mampu mengintegrasikan teori dan praktik dalam penanganan perkara niaga syariah.

Dr. Yusri menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam pelatihan ini memberikan wawasan baru yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab hakim di era saat ini. Ia juga menegaskan pentingnya penguasaan materi akad syariah sebagai fondasi dalam memutus perkara ekonomi syariah secara adil dan tepat.

Partisipasi aktif Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya ini mencerminkan dedikasi tinggi dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas lembaga peradilan agama. Melalui pelatihan ini, diharapkan para hakim semakin siap menghadapi kompleksitas perkara niaga syariah serta mampu memberikan putusan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.